Curhat: Toleransi Oh…Toleransi

tokoh-masyarakat-serang-sayangkan-kasus-ibu-saeni-dibesar-besarkan

“Ibu Saeni apa kabar ibu? Sehat kan? Semoga Ibu selalu di beri kesehatan untuk bisa terus berjualan makanan ya.

Saya disini lagi gak ada kerjaan bu, jadi mohon izinnya untuk curhat sedikit terkait masalah sekaligus keberuntungan yang ibu alami di bulan Ramadhan yang berkah ini ya buu..

Saya juga memohon maaf atas kasarnya tindakan saudara-saudara saya Satpol PP yang menggusur warteg ibu. Mereka hanya menjalankan perintah buu…kalau tidak dilaksanakan dengan cepat mereka bisa diberhentikan bu, jangan marah sama mereka ya bu.”

Nah, pada tanggal 21 Juli 2016 kemarin terjadi kegaduhan  yang sedikit banyak membuat beberapa golongan rakyat Indonesia terprovokasi. Dimana secara mengejutkan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menghapus dan/atau merevisi seluruh PERDA yang dianggap memperhambat kemajuan suatu daerah. Hal ini dipicu dari penggusuran warteg ibu Saeni seorang ibu-ibu tua oleh Satpol PP atas komando PEMDA Serang, Banten yang berlandaskan PERDA yang ada di kota Serang, Banten. PERDA tersebut berisi larangan untuk seluruh  Rumah Makan, Café, Warteg, Restaurant dan sebagainya untuk buka saat siang hari pada bulan Ramadhan untuk menghormati warga muslim yang berpuasa. Hal ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Berita Ibu Saeni ini tentu berhasil menjadi viral di social media dan menarik simpati banyak orang. Efeknya ternyata sangatlah besar. Terbukanya rekening untuk membantu warteg Ibu Saeni yang digusur yang berhasil mendapatkan angka yang fantastis, hingga keputusan Presiden untuk menghapus/merevisi PERDA yang dianggap bermasalah, salah satunya adalah PERDA penutupan rumah makan di bulan Ramadhan di Kota Serang.

Keputusan Presiden ini mengundang banyak tanggapan positif, namun tidak sedikit pula yang meresponnya secara negatif. Karena Presiden dianggap ingin menghapuskan PERDA yang berlandaskan kepercayaan mayoritas daerah tersebut. Banyaknya tulisan-tulisan, posting-an, hingga meme membanjiri seluruh social media. Banyak yang bilang Jokowi ingin menghapuskan PERDA syariah di setiap daerah yang mayoritas warganya muslim. Bahkan beberapa organisasi keagamaan siap pasang badan untuk melawan bila hal itu sampai terjadi. Padahal Pak Presiden juga belum mengutarakan PERDA apa yang akan dihapuskan. Namun banyak yang sudah marah-marah, hingga membanding-bandingkan masalah di Serang, Banten dan Bali yang terdapat PERDA untuk hari  Nyepi. Sesungguhnya wajar saja bila masyarakat tersebut marah bila PERDA yang berkaitan dengan keyakinannya ingin dihapuskan. Karena hal tersebut terkadang memang sudah menjadi peraturan daerah yang diambil dari nilai luhur daerah setempat, dan dianggap sudah disepakati oleh seluruh elemen masyarakat. Dimana yang minoritas harus beradaptasi dengan peraturan yang dibuat oleh pemimpinnya. Seperti halnya di Papua yang mayoritas Nasrani, maka PERDA yang bertujuan membantu agar ibadah saudara/i yang Nasrani khusyuk maka harus dipatuhi oleh semua masyarakat yang tinggal disana, selama PERDA tersebut tidak sampai menghalang-halangi agama lain untuk melakukan ibadahnya. Hal ini pun yang terjadi saat hari Nyepi di Bali, dimana bahkan Bandara Internasional pun selama sehari harus berhenti beroprasi, tidak boleh ribut, demi menjaga kekhusyukan saudara/i kita yang Hindu.

Masalah yang menimpa Ibu Saeni ini menjadi tamparan bagi seluruh warga Indonesia yang sudah mulai lupa arti toleransi. Bahwa bukan hanya yang mayoritas saja yang harus toleransi dalam hidup beragama terhadap yang minoritas. Namun yang minoritas pun harus saling menghormati serta membantu agar tetap terjaganya kerukunan antar umat beragama di daerah tersebut. Ibu Saeni memang korban, namun Ibu Saeni pun pelaku yang melanggar peraturan pemimpinnya. Ibu Saeni tidak bisa membaca bukan berarti Ibu Saeni tidak mengetahui bahwa tetangga penjualnya disekitar warung mulai tutup saat bulan Ramadhan. Namun Ibu Saeni yang malang pun harus menghadapi anggota Satpol PP yang kadang terlalu keras ketika bertindak. Pemerintah Daerah pun bertanggung jawab membantu warga-warga seperti Ibu Saeni untuk tetap dapat mencari nafkah di hari tuanya tanpa harus melanggar Peraturan Daerah.

Kabar baiknya adalah, sudah ada sekitar 3.143 PERDA di seluruh Indonesia yang dianggap bermasalah telah di hapus/revisi oleh Mendagri atas persetujuan Presiden. Menjadi pertanyaan, apakah PERDA tersebut merupakan PERDA yang mengandung unsur kegiatan peribadatan? Jawabannya adalah: TIDAK ADA. Dari Aceh Hingga Papua, tidak ada satupun PERDA syariah yang di hapuskan. Bahkan PERDA penutupan Rumah Makan di siang hari saat Ramadhan di Serang, Banten pun tidak di hapuskan. Berikut PERDA yang sudah di hapus/revisi oleh Mendagri saya rangkum sedikit secara garis besar:

 

Aceh: Izin (Usaha dll) & Birokrasi Pemerintahan (Hasil: Nil)

Sumut: Penyelenggaraan Pendidikan, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Pajak, dan Retribusi (Hasil: Nil)

Sumbar: Penyelenggaraan Pendidikan, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Pajak, dan Retribusi (Hasil: Nil)

Riau: Penyelenggaraan Pendidikan, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Pajak, dan Retribusi (Hasil: Nil)

Kep. Riau: Penyelenggaraan Pendidikan, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Pajak, dan Retribusi (Hasil: Nil)

Jambi: Penyelenggaraan Pendidikan, Pengelolaan barang daerah, Pajak, dan Retribusi (Hasil: Nil)

Sumsel: Penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Tata cara pemilihan/pencalonan/pengangkatan/pelantikan/pemberhentian Kepala Desa (Hasil: Nil)

BaBel: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Kewenangan Pemerintah Daerah (Hasil: Nil)

Bengkulu: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah) (Hasil: Nil)

Lampung: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Tata cara pemilihan/pencalonan/pengangkatan/pelantikan/pemberhentian Kepala Desa (Hasil: Nil)

 

Banten: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Kependudukan (Hasil: Nil)

DKI JKT: Persyaratan dan tata cara pendafftaran kependudukan dna catatan sipil (Hasil: Nil)

Jawa Barat: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Air Tanah (Hasil: Nil)

Jawa Tengah: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Ketenagalistrikkan (Hasil: Nil)

Yogyakarta: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Pengelolaan & Pengendalian Air, (Hasil: Nil)

Jawa Timur: Penyelenggaraan Pendidikan, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), pengelolaan/Pelayanan TKI (Hasil: Nil)

 

Bali: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah) (Hasil: Nil)

NTB: Penyelenggaraan Pendidikan, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah) (Hasil: Nil)

NTT: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Hasil: Nil)

 

KalBar: Penyelenggaraan Pendidikan, Sinkronisasi penggunaan lahan untuk Pertambangan & usaha lain, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Keterbukaan penyelenggaraan Pemerintahan, Tata cara pemilihan/pencalonan/pengangkatan/pelantikan/pemberhentian Kepala Desa (Hasil: Nil)

KalTeng: Penyelenggaraan Pendidikan, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Pengelolaan usaha minyak dan gas bumi (Hasil: Nil)

KalSel: Pertambangan Mineral & Batubara, Pola Tarif Pelayanan Kesehatan, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Sumbangan pihak ketiga, Penanggulangan HIV/AIDS (Hasil: Nil)

KalTim: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), perlindungan & pemenuhan hak-hak anak, Tanggung Jawab sosial & lingkungan PT (Hasil: Nil)

KalUt: Penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pajak, Retribusi, Perlindungan Hutan & Hasil hutan (Hasil: Nil)

 

SulUt: Penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (Hasil: Nil)

SulBar: Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pajak, Retribusi (Hasil: Nil)

SulTeng: Pertambangan Mineral & Batubara, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah) (Hasil: Nil)

SulTenggara: Tanggung jawab sosial Perusahaan, Sumbangan pihak ketiga, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah, Kehutanan daerah, Administrasi Kependudukan (Hasil: Nil)\

Sulsel: Pertambangan Mineral & Batubara, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Penyelenggaraan ADMINDUK (Hasil: Nil)

Gorontalo: Pajak dan Retribusi

 

Maluku: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Sistem Pendidikan Dasar, Bantuan Hukum Rakyat Miskin, Sistem kesehatan daerah (Hasil: Nil)

Maluku Utara: Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), pedoman izin usaha biro wisata, Bantuan Hukum Rakyat Miskin, Penyidik PNS (Hasil: Nil)

Papua Barat: Organisasi Perangkat Daerah, Pajak, Retribusi (Hasil: Nil)

Papua: Pertambangan Rakyat Daerah, Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pajak, Retribusi, Pengelolaan Aset daerah (alam & barang daerah), Pemeriksaan kualitas Air, Penyelenggaraan Tertib Jalan, Sumbangan pihak ketiga (Hasil: Nil)

*Hasil Nil disini berarti tidak ada satupun PERDA yang di hapus/revisi terkait dengan kegiatan peribadatan

 

Hal ini menunjukkan bahwa Mendagri sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan segala aspek berkehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Namun tidak hanya PERDA saja yang di revisi oleh Mendagri, peraturan/keputusan Mentri Dalam Negeri pun ada yang di revisi oleh Mendagri saat ini.

Bila teman-teman ada yang ingin melihat secara rinci PERDA & PERMENDAGRI yang di revisi dapat dilihat di sumbernya:

http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf

Nah, kira-kira seperti itu curhat saya hari ini, semoga kita semua dapat menjadi warga yang taat hukum namun juga tidak mengindahkan nilai luhur yang telah menjaga masyarakat Indonesia. Toleransi hanya dapat dimengerti bagi mereka yang berpikir dahulu sebelum bertindak, yang saling mengormati, yang santun terhadap satu sama lain, dan menjadikan Agama dan Adat Istiadat sebagai perisai dari keinginan bertindak merusak.

“Ibu Saeni jangan nangis lagi ya bu, Satpol PP nya baik-baik kok, hehe…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s